Menatap Pemilu 2014 : Menggapai Mimpi Membangun Bangsa

Anonymous

Sunday, March 2, 2014

Bagikan :

Tweet

Di awali dari amandemen konstitusi yang terjadi, setelah jatuhnya Orde Baru, merupakan salah satu wujud dari gerakan reformasi. Langkah tersebut dianggap juga sebagai tindakan nyata reformasi kelembagaan yang dibutuhkan dalam praktek konsolidasi demokrasi setelah mengalami fase pemerintahan otoriter Orde Baru. Sejak itu, bangsa Indonesia memasuki fase kehidupan politik yang lebih terbuka dan demokratis dan ditandai dengan pulihnya hak-hak sipil dan politik. Perubahan mendasar yang terjadi dalam amandemen UUD 1945 diantaranya adalah rekrutmen pejabat negara, baik yang duduk di legislatif maupun eksekutif, pusat maupun daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. 

Pemilihan Umum 2014 hanya tinggal hitungan hari saja, keputusan Mahkamah konstitusi tentang penetapan calon anggota legislatif terpilih berdasarkan suara terbanyak, membawa angin perubahan baru dan signifikan dalam perkembangan demokrasi Indonesia. Masyarakat lebih memiliki penghargaan yang tinggi atas suara yang diberikannya untuk mendudukan anggota legislatifnya berdasarakan keinginan pemilih.  Pemilihan umum diakui sebagai sebuah arena untuk membentuk pemerintahan demokrasi perwakilan serta menggelar pergantian pemerintahan secara berkala dan damai. 

Dalam sistem politik demokrasi, salah satu unsur pentingnya adalah penyelenggaraan pemilihan umum anggota legislatif dan kepala eksekutif di tingkat nasional dan lokal harus dilakukan secara bebas dan adil. Pemilihan umum juga merupakan sebuah arena yang mewadahi kompetisi atau kontestasi antaraktor politik untuk meraih kekuasaan, partisipasi politik rakyat untuk menentukan liberalisasi hak-hak sipil dan politik warga negara.

Urgensi pemilu dalam sistem politik demokrasi, setidaknya dilandasi atas empat argumentasi. 

Pertama, pemilihan umum merupakan prosedur dan mekanisme pendelegasian sebagian kedaulatan rakyat kepada penyelenggara negara, baik yang duduk dalam lembaga legislatif maupun eksekutif di pusat dan daerah. Mereka ini bertindak atas nama rakyat dan mempertanggung¬jawabkannya kepada rakyat. 

Kedua, pemilihan umum merupaka prosedur dan mekanisme pemindahan perbedaan aspirasi dan pertentangan kepentingan dari masyarakat ke dalam penyelenggara negara, baik di pusat maupun di daerah, untuk kemudian dibicarakan dan diputuskan secara beradab. 

Ketiga, pemilihan umum merupakan prosedur dan mekanisme perubahan politik secara teratur dan tertib, dilakukan secara periodik baik perubahan sirkulasi elit politik maupun perubahan arah dan pola kebijakan publik. Keempat, pemilihan umum juga dapat digunakan sebagai prosedur dan mekanisme engineering untuk mewujudkan tatanan politik dan pola prilaku politik yang disepakati.

Terdapat implikasi positif dan negatif atau setidaknya terdapat gejala anomali yang terjadi dalam praktek politik lokal di Indonesia. Implikasi positipnya antara lain adalah munculnya partisipasi politik rakyat misalnya kebebasan pada pemilu. Sedangkan, implikasi negatif atau setidaknya anomali yang terjadi dalam penyelenggaraan demokrasi adalah bahwa demokrasi yang dibangun di negeri ini hanya sebatas pada demokrasi formal yang dibangun sejak akhir 1990-an. Namun, pengembangan unsur-unsur demokrasi yang lebih substantif, seperti  aturan main, tingkat kesadaran dan partisipasi pemilih belum  berjalan dengan baik, akibatnya sering terjadi kelumpuhan politik. 

Gejala negatif atau anomali ini menjadi penting untuk dicermati dalam rangka membangun demokrasi yang lebih substantif. Demokrasi juga terkesan tidak bersinggungan langsung dengan kebutuhan masyarakat, tetapi hanya cendeung menjadi alat bagi penguasa untuk memanipulasi kehidupan bangsa ini.


.
Ditulis oleh : Akhyar Anshori

Tag : Ceritaku, Politik